Cyberbullying di Sekolah: Tanggung Jawab Bersama Siswa, Guru, dan Sistem Pendidikan.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar dan mengajar. Sekarang proses belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di ruang virtual melalui berbagai platform online. Kemajuan ini memberikan banyak peluang, seperti akses informasi yang lebih luas, komunikasi yang lebih mudah, dan metode belajar yang lebih interaktif. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul juga tantangan yang serius, yaitu cyberbullying atau perundungan di dunia maya.

Cyberbullying di sekolah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Banyak siswa mengalami verbal abuse, penghinaan, pelecehan, atau penyebaran informasi pribadi melalui media sosial dan platform digital. Sayangnya, kasus ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup karena dianggap sebagai masalah pribadi antarsiswa. Padahal, cyberbullying bukan hanya masalah individu, tetapi juga terkait dengan sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk peran guru, sekolah, dan kebijakan pemerintah.

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa cyberbullying di sekolah bukan hanya tanggung jawab siswa, melainkan juga kewajiban guru dan sistem pendidikan.

Selain itu, tulisan ini juga akan membahas relevansi isu ini dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) serta SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan kesejahteraan siswa.

1. Permasalahan Cyberbullying di Lingkungan Sekolah

Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai tindakan mempermalukan atau mengintimidasi orang lain melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, email, atau platform pembelajaran online. Bentuknya bisa berupa ejekan, penghinaan, penyebaran rumor, manipulasi foto, penyebaran informasi pribadi, hingga ancaman kekerasan.

Cyberbullying semakin marak di kalangan pelajar.

Contohnya, ejekan di grup kelas daring, penyebaran foto tanpa izin, hingga body shamming di media sosial. Banyak guru terkadang tidak menyadari atau mengabaikan tanda-tanda perundungan digital. Kasus sering kali tidak ditangani karena dianggap hanya masalah antarsiswa. Sistem sekolah juga belum memiliki kebijakan perlindungan digital yang kuat, seperti SOP pelaporan, pendidikan etika digital, dan literasi media.

Selain itu, masalah cyberbullying juga diperparah oleh budaya diam di kalangan siswa. Banyak korban takut melapor karena takut dianggap lemah atau dibalas pelaku. Di sisi lain, sebagian besar saksi juga memilih diam karena merasa bukan urusannya. Budaya ini membuat pelaku merasa tindakannya aman dan tidak ada konsekuensi.

Dalam konteks sekolah, pelaku dan korban cyberbullying umumnya adalah siswa.

Namun, lingkungan pendidikan, termasuk peran guru dan sistem sekolah, sering kali berkontribusi dalam memperburuk atau bahkan mengabaikan masalah ini. Beberapa faktor penyebab utama maraknya cyberbullying antara lain:

• Kurangnya literasi digital siswa dan guru.

Banyak siswa yang belum memahami etika berkomunikasi di dunia maya, sedangkan sebagian guru belum terlatih dalam mendeteksi atau menindak kasus cyberbullying.

• Budaya sekolah yang permisif terhadap perundungan.

Di beberapa sekolah, ejekan atau olok-olok dianggap hal biasa dan tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. 

• Minimnya kebijakan atau mekanisme pelaporan yang jelas.

Banyak sekolah belum memiliki SOP atau saluran pelaporan yang aman dan mendukung bagi korban cyberbullying.

• Kurangnya pendidikan karakter digital.

Pendidikan masih terlalu fokus pada aspek akademik, sementara pembinaan moral dan etika digital kurang mendapat perhatian.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa cyberbullying bukan hanya akibat perilaku individu, melainkan hasil dari sistem pendidikan yang belum siap menghadapi tantangan era digital.

Banyak riset menunjukkan bahwa kasus cyberbullying di kalangan pelajar Indonesia terus meningkat. Menurut UNICEF (2022), sekitar 45% remaja Indonesia mengaku pernah mengalami bentuk perundungan daring, baik sebagai korban maupun saksi.

Sementara laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023) mengungkapkan bahwa 1 dari 3 siswa mengaku pernah menerima atau menyebarkan konten negatif di dunia maya. Banyak sekolah belum memiliki kebijakan perlindungan data dan anti-cyberbullying secara formal. 

Data lain dari UNESCO (2023) menunjukkan bahwa kasus cyberbullying meningkat pesat pasca pandemi COVID-19 karena meningkatnya penggunaan media sosial oleh remaja.

Dampaknya sangat serius. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis, seperti stres, cemas, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi. Dalam jangka panjang, efek ini bisa menurunkan prestasi akademik dan memepengaruhi kesehatan mental siswa secara serius. Bahkan dalam kasus ekstrem, beberapa siswa memutuskan untuk keluar dari sekolah atau melakukan tindakan bunuh diri.

Menurut WHO, kekerasan daring juga termasuk ancaman

bagi kesehatan mental, sehingga relevan dengan tujuan SDG 3: Good Health and

Well-being yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan psikologis.

Sayangnya, banyak sekolah di Indonesia belum membuat aturan khusus untuk menghadapi kasus cyberbullying. Berdasarkan penelitian Kemendikbudristek tahun 2022, hanya sekitar 40% sekolah yang sudah punya cara melaporkan dan mencegah perundungan secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru dan sistem pendidikan masih sangat penting untuk membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

 Mengapa Cyberbullying Bukan Hanya Masalah Siswa

a. Guru sebagai Pendidik dan Teladan dalam Penggunaan Teknologi

Guru memiliki peran penting sebagai contoh dalam cara menggunakan teknologi.

Guru tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku siswa. Dalam dunia digital, guru wajib menjadi contoh bagaimana menggunakan media sosial dengan cara yang tepat — tidak menyebarkan berita palsu, tidak ikut ikutan mengomentari siswa di media, dan mampu memberi nasihat dengan penuh empati.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa cyberbullying tidak hanya disebabkan oleh sifat individu, tetapi juga karena lingkungan digital yang terlalu lenih.

Jika komentar negatif atau kata-kata merendahkan di internet dianggap biasa, empati siswa terhadap korban akan perlahan semakin berkurang.

Dalam konteks ini, guru tidak hanya bertugas mengajar di kelas, tetapi juga menjadi pengawas moral di dunia maya. Guru yang memahami bagaimana dunia digital bekerja bisa membimbing siswanya agar berperilaku dengan baik. Contohnya, guru Bimbingan Konseling (BK) perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda perundungan daring, seperti perubahan sikap siswa, ketidakinginan mengikuti kegiatan daring, atau penurunan nilai secara tiba-tiba. Guru juga harus tahu cara melaporkan dan menangani kasus tersebut dengan pendekatan yang menekankan pendidikan, bukan hanya hukuman. Pendekatan penuh pendidikan yang membangun rasa empati dan tanggung jawab terhadap dunia digital terbukti lebih efektif dibandingkan hukuman. Ketika siswa diajak memahami perasaan korban dan dampak jangka panjang dari ujaran yang menyakitkan, perubahan sikap dan perilaku cenderung terjadi secara alami dan bertahan lebih lama. Dengan cara ini, upaya pencegahan bisa dilakukan lebih awal.

b. Sekolah sebagai Sistem yang Membentuk Budaya Digital

Selain guru, sekolah juga punya tanggung jawab besar dalam mencegah masalah cyberbullying. Sekolah tidak boleh menunggu sampai ada kasus terjadi baru bertindak, melainkan harus mempersiapkan sistem pencegahan yang rapi dan berkelanjutan. Kebijakan sekolah harus mencakup beberapa hal, seperti:

• Aturan tentang penggunaan media sosial secara bijak, baik untuk siswa maupun guru.

• Cara melaporkan masalah secara aman dan rahasia.

• Pembelajaran berkala mengenai etika dan keselamatan di dunia maya.

• Pembentukan tim khusus yang bertugas mencegah kekerasan digital, yang terdiri dari guru BK, wali kelas, serta siswa perwakilan.

Sekolah juga harus melibatkan orang tua dalam pembelajaran digital agar pengawasan tidak hanya terjadi di sekolah saja.

c. Pemerintah dan Kurikulum Pendidikan

Sistem pendidikan nasional juga sangat penting. Pemerintah harus menginclude literasi digital dan etika siber dalam materi pelajaran wajib, bukan hanya sebagai kegiatan tambahan.

Program seperti Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) perlu diperluas ke berbagai sekolah agar guru dan siswa memiliki pengetahuan yang sama tentang keamanan digital dan etika dalam berselancar di dunia maya.

Membangun Sekolah Aman Digital

Untuk mengatasi masalah cyberbullying secara efektif, diperlukan kerja sama yang baik antara siswa, guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain:

• Memasukkan materi literasi digital dan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah.

Isi materi tersebut mencakup etika berkomunikasi di media sosial, cara melindungi data pribadi, serta pentingnya empati dalam berinteraksi secara daring. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, bersikap sopan, dan bertanggung jawab ketika menggunakan internet Siswa perlu diajarkan tentang jejak digital mereka, karena setiap tindakan di dunia maya bisa memengaruhi masa depan mereka.

• Pelatihan bagi Guru mengenai Keamanan Siber dan Etika Siber.

Pemerintah dan sekolah harus menyediakan pelatihan untuk guru agar mereka bisa mengenali tanda-tanda cyberbullying dan memberikan tanggapan yang tepat. Guru juga perlu diberi pengetahuan tentang dasar-dasar konseling dan cara melaporkan kasus secara etis. Pelatihan ini bisa dilakukan melalui workshop rutin atau modul daring yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan Kominfo. Tujuannya adalah agar guru tidak hanya memahami apa yang disebut cyberbullying, tetapi juga tahu bagaimana merespons dengan cara yang edukatif, bukan hanya memberi hukuman.

• Kebijakan Sekolah yang Tegas dan Edukatif

Sekolah wajib memiliki peraturan yang tertulis mengenai larangan cyberbullying, beserta sanksi dan bantuan yang tepat.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan pemahaman tentang nilai moral agar mereka bisa belajar bertanggung jawab atas tindakan di dunia maya. Contohnya, sekolah bisa membentuk tim untuk mencegah kekerasan digital, menyediakan cara pelaporan yang rahasia, serta melaksanakan program “Sekolah Aman Digital”.

Kebijakan ini bisa diperkuat dengan kegiatan positif seperti kampanye “Bijak di Dunia Maya” atau “Jempolmu Tanggung Jawabmu”.

Dengan jenis kampanye seperti ini, siswa diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki dampak moral dan sosial.

Selain kampanye dan kebijakan, sekolah juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mencegah cyberbullying.

Misalnya, dengan menggunakan perangkat lunak yang mampu mendeteksi ujaran bernada benci atau konten yang berbahaya di grup belajar daring. Teknologi ini bukan untuk memantau siswa secara pribadi, tetapi untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman.

• Pengawasan dan Edukasi Orang Tua

Orang tua perlu terlibat dalam kegiatan seperti seminar, grup komunikasi sekolah, dan panduan cara menjadi orang tua yang baik di dunia digital.

Dengan demikian, orang tua bisa mengenali tanda-tanda jika anaknya menjadi korban atau pelaku cyberbullying.

• Kerja Sama dengan Lembaga dan Komunitas Digital

Sekolah bisa bekerja sama dengan Kominfo, Siberkreasi, atau organisasi perlindungan anak untuk memberikan pelatihan secara teratur dalam program edukasi keamanan digital.

Selain itu, kerja sama ini juga membantu sekolah mendapatkan materi edukasi yang lebih lengkap dan terukur. Dengan begitu, program bisa dijalankan lebih profesional, serta memperkuat pengawasan dan memperluas cakupan edukasi.

Selain kerja sama antara sekolah dan orang tua, peran komunitas juga sangat penting. Misalnya, organisasi kepemudaan, karang taruna, atau komunitas literasi digital di sekitar sekolah bisa terlibat dalam program edukasi dan pencegahan cyberbullying. Dengan melibatkan komunitas, pesan tentang etika digital bisa mencapai lebih banyak siswa di luar jam sekolah.

Sekolah juga bisa mengadakan kegiatan seperti seminar, lomba poster digital, dan kampanye anti-bullying di media sosial resmi. Kegiatan seperti ini tidak hanya memberi pemahaman, tetapi juga membantu siswa merasa memiliki (sense of belonging) terhadap lingkungan digital yang aman. Ketika siswa aktif terlibat dalam kegiatan positif, rasa tanggung jawab mereka terhadap ruang digital juga semakin baik.

Langkah-langkah ini membantu membentuk budaya sekolah yang inklusif, di mana setiap siswa merasa nyaman, dihargai, dan berani untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh akan lebih efektif dibandingkan hanya membuat kebijakan tertulis tanpa tindakan nyata.

Keterikatan dengan SDGs (Sustainable Development Goals)

a. SDG 3 – Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Cyberbullying berdampak langsung pada kesehatan mental para siswa. Perasaan cemas, malu, stres, dan depresi dapat mengganggu kesejahteraan psikologis mereka. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman secara digital, kita membantu mewujudkan tujuan SDG 3, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang, terutama generasi muda.

b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Mengatasi cyberbullying berarti memastikan setiap siswa dapat belajar tanpa merasa takut atau tertekan secara sosial. Selain itu, literasi digital juga merupakan bagian dari pendidikan abad ke-21 yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan modern.

Dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan pemerintah dalam sistem yang solid, sekolah bisa menjadi tempat pembentukan karakter digital yang sejalan dengan tujuan SDGs. Pendidikan yang bebas dari kekerasan daring akan membentuk generasi muda yang memiliki kesehatan mental yang baik, berperilaku baik dalam penggunaan teknologi, serta siap menghadapi berbagai tantangan di dunia internasional.

Oleh karena itu, upaya mencegah cyberbullying bukan hanya tugas moral, tetapi juga bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global.

Kesimpulan

Cyberbullying di sekolah sekarang tidak bisa dilihat lagi sebagai masalah pribadi antara siswa. Ini adalah masalah sosial dan sistemik yang melibatkan guru, sekolah, orang tua, serta pemerintah.

Guru memiliki peran penting sebagai pengajar moral di ranah digital, sementara sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua siswa.

Pemerintah dan institusi pendidikan harus memperkuat kurikulum tentang literasi digital agar semua pihak memahami tentang etika dan keamanan di dunia maya. Pencegahan cyberbullying harus menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan hanya tanggung jawab setelah ada kasus.

Bila semua elemen pendidikan bekerja sama, maka cita-cita SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan) serta SDG 4 (pendidikan berkualitas) bisa tercapai, yaitu menghasilkan generasi muda yang cerdas digital, beretika, dan sehat secara mental. Sekolah yang aman secara digital bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk berkembangnya karakter manusia yang beradab dan bertanggung jawab.

Nama : Elma Nafiatus Salamah

Nim    : 25111744134

Kelas  : LD079/2025D